Apa bedanya Undang Undang Darurat dengan Perpu?

Meskipun UU Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) jelas berbeda namun pengaturannya hampir sama.
UU Darurat diatur dalam konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) dan UUDS 1950.

Perbedaan UU Darurat dengan Perpu

Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada :

1. Yang menetapkan UU Darurat adalah pemerintah, sedangkan yang menetapkan perpu adalah presiden
2. Apabila UU Darurat tidak disetujui oleh DPR dalam sidang berikutnya maka ia tidak berlaku secara hukum, sedangkan perpu apabila tidak disetujui oleh DPR dalam sidang berikutnya ia harus dicabut.

Kapan Perpu keluar?

PERPU dibentuk dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan Undang-Undang (UU) tetapi pembentukannya berbeda.
Hal ini tertulis dengan jelas dalam pasal 22 ayat 1 UUD 1945 yang berisi

Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.

Kriteria Pembentukan Perpu

Menurut Bagir Manan, ada beberapa kriteria dalam pembentukan PERPU yaitu :

1. Dibentuk dalam keadaan yang benar-benar memaksa dalam arti bahwa situasi tersebut harus diatur, misalnya untuk menghindari kekosongan hukum.
2. Perpu tidak boleh dibentuk untuk mengatur hal-hal yang diatur dalam UUD dan Tap MPR.
3. Perpu tidak boleh mengatur kewenangan lembaga-lembaga negara maupun mengurangi, membatasi, membatasi kewenangan lembaga-lembaga negara.
4. Perpu hanya boleh dibentuk dalam hal pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.

Nah itu itulah perbedaan antara undang-undang darurat dengan perpu.
Sebagai penutup, artikel ini ditulis berdasar catatan kuliah yang saya peroleh di kelas perkuliahan, dan tujuan nya agar penulis lebih memahami dan mengingat tentang materi ini, dan munkin berguna bagi siapa saja yang membutuhkan informasi ini.

Semoga bermanfaat.

Salam, Pubiway 😄